Akademisi Usulkan 5 Langkah untuk Selesaikan Konflik Agraria di Indonesia

Konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah dinilai memerlukan penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, mengusulkan lima langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan sengketa lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum di sektor agraria. Menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga membutuhkan pembenahan tata kelola pertanahan, perlindungan hak masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga. Gagasan tersebut disampaikan sebagai respons atas masih tingginya jumlah konflik agraria yang melibatkan masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah.

Perlu Perbaikan Tata Kelola Agraria

Yance menilai akar persoalan konflik agraria tidak hanya berasal dari sengketa kepemilikan lahan, tetapi juga tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya pengakuan terhadap hak masyarakat atas tanah.

Karena itu, pemerintah didorong memperbaiki tata kelola agraria secara menyeluruh agar berbagai kebijakan yang diterbitkan tidak lagi menimbulkan konflik baru di lapangan. Menurutnya, kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan pengelolaan sumber daya agraria yang adil dan berkelanjutan.

Lima Langkah Penyelesaian Konflik Agraria

Dalam paparannya, Yance mengusulkan lima langkah utama yang dinilai dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria di Indonesia, yaitu:

1. Menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Melakukan sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang memicu sengketa lahan.
3. Memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, dalam menangani konflik agraria.
4. Mengedepankan dialog dan mediasi sebagai langkah utama penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi.
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan yang kerap terdampak konflik lahan.

Menurutnya, kelima langkah tersebut perlu dijalankan secara bersamaan agar penyelesaian konflik tidak bersifat parsial.

Pendekatan Kolaboratif Dinilai Lebih Efektif

Yance menekankan penyelesaian konflik agraria membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum. Dengan melibatkan seluruh pihak, solusi yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif dan mampu diterima oleh semua kelompok yang bersengketa.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian konflik melalui pendekatan dialog dapat mengurangi potensi konflik berkepanjangan sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Kepastian Hukum Jadi Kunci Investasi

Selain berdampak pada masyarakat, konflik agraria juga dinilai memengaruhi iklim investasi. Sengketa lahan yang berlarut-larut dapat menghambat pelaksanaan proyek pembangunan maupun investasi di berbagai sektor.

Oleh sebab itu, pembenahan tata kelola pertanahan dinilai tidak hanya penting untuk melindungi hak masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, potensi sengketa diharapkan dapat ditekan.

Penyelesaian Jangka Panjang Dibutuhkan

Akademisi menilai penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan melalui langkah-langkah jangka pendek. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu mencegah munculnya sengketa baru melalui reformasi tata kelola pertanahan, harmonisasi regulasi, serta penguatan kelembagaan.

Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian konflik agraria diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan bagi masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.