JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya penggunaan data kebudayaan yang akurat sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Ia juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku budaya agar pembangunan sektor kebudayaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan aset budaya nasional. Menurutnya, data yang valid dan terukur menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dorongan ini sejalan dengan kerja sama strategis antara Kementerian Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2025 dalam pengembangan data statistik kebudayaan. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat basis data nasional sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan sektor budaya.

Perkembangan sektor kebudayaan menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga 2026, jumlah cagar budaya nasional tercatat mencapai 313 situs, dengan tambahan puluhan situs baru. Sementara itu, warisan budaya tak benda telah melampaui 2.700 entitas, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terus teridentifikasi dan terdokumentasi.

Namun demikian, Lestari menilai data yang lengkap tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa partisipasi aktif masyarakat. Ia menekankan bahwa pelaku budaya, komunitas, serta masyarakat luas harus terlibat dalam proses pelestarian dan pemanfaatan budaya agar memberikan nilai sosial dan ekonomi.

Ia juga mendorong percepatan digitalisasi warisan budaya sebagai langkah strategis dalam membangun sistem data yang lebih terbuka dan mudah diakses. Digitalisasi dinilai mampu memperluas pemanfaatan budaya sekaligus memperkuat ekosistem informasi berbasis teknologi.

Selain itu, pendekatan pembangunan berbasis budaya diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelestarian, tetapi juga pada pengembangan ekonomi kreatif. Dengan dukungan data yang kuat dan partisipasi masyarakat, sektor budaya dinilai dapat menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengamat menilai pernyataan tersebut mencerminkan arah kebijakan yang semakin menempatkan budaya sebagai bagian integral pembangunan. Namun, tantangan ke depan terletak pada konsistensi implementasi, kualitas data, serta keterlibatan publik secara berkelanjutan.

Dengan penguatan data dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu mendorong pembangunan kebudayaan yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Tags: Lestari moerdijat; Data budaya; pembangunan nasional; masyarakat; sektor budaya