Potensi wisata bahari Indonesia yang sangat besar dinilai belum berkembang optimal akibat berbagai kendala regulasi. Pelaku industri menilai harmonisasi aturan menjadi langkah penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata berbasis kelautan.

Sebagai negara kepulauan dengan ribuan destinasi pesisir dan laut, Indonesia memiliki daya tarik yang besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan seperti Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga berbagai destinasi selam kelas dunia menjadi aset strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Namun, sejumlah pelaku usaha menilai masih terdapat tumpang tindih kebijakan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut sering kali memperlambat proses investasi, pengembangan infrastruktur, hingga operasional usaha wisata bahari.

Harmonisasi regulasi dinilai penting agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain meningkatkan investasi, penyederhanaan aturan juga diyakini dapat memperkuat daya saing Indonesia dibanding destinasi wisata bahari di negara lain.

Pengembangan wisata bahari memiliki efek berantai yang luas karena melibatkan sektor transportasi, perhotelan, kuliner, hingga UMKM lokal. Karena itu, percepatan pembenahan regulasi dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dengan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, sektor wisata bahari diperkirakan dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan baru yang memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan dunia.