JAKARTA, RAKYAT INDO NEWS – DPRD DKI Jakarta memberikan beberapa catatan kritis terkait rencana PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengelola transportasi perairan ke kawasan Kepulauan Seribu pada hari Kamis, 13 Agustus 2026. Anggota dewan menginginkan bahwa gagasan peningkatan layanan pengangkutan laut tersebut dipersiapkan dengan matang dan mendalam sebelum secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat.
Para anggota dewan menekankan bahwa pengoperasian kapal perairan memiliki sifat dan tingkat bahaya yang sangat berbeda dibandingkan dengan transportasi darat. Faktor-faktor seperti keselamatan penumpang, kehandalan kapal, harga tiket yang terjangkau, serta efisiensi penggunaan anggaran subsidi (PSO) menjadi poin utama yang menjadi perhatian dewan. Selain itu, DPRD DKI juga mengingatkan bahwa pengoperasian layanan Transjakarta di daerah perairan tidak boleh mengganggu mata pencarian warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha perahu tradisional. Pemprov DKI dan manajemen Transjakarta diminta untuk duduk bersama dan menyusun sebuah studi yang komprehensif.
Kajian Keselamatan Pelayaran dan Kesiapan Armada
DPRD DKI Jakarta mengingatkan bahwa operasional kapal penyeberangan di Kepulauan Seribu sangat bergantung pada kondisi cuaca dan gelombang laut. Manajemen Transjakarta diminta menyiapkan armada water bus atau kapal penumpang yang memenuhi standar keselamatan maritim internasional.
Spesifikasi teknik kapal, sistem navigasi, ketersediaan jaket pelampung, hingga pemeliharaan mesin berkala harus direncanakan secara cermat. Kesiapan kapten dan awak kapal yang berpengalaman mengarungi perairan Kepulauan Seribu menjadi kualifikasi mutlak yang tidak boleh diabaikan.
Dewan mewanti-wanti agar Transjakarta tidak terburu-buru mengejar target operasional tanpa menguji ketahanan armada di tengah cuaca ekstrem. Keselamatan warga dan wisatawan harus berada di atas skema bisnis perhubungan.
Perlindungan Perekonomian dan Kapal Tradisional Warga
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian DPRD DKI adalah nasib para pemilik dan ABK kapal tradisional yang telah lama melayani rute pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Kehadiran kapal Transjakarta dikhawatirkan dapat menggerus pendapatan warga lokal jika tidak diatur secara adil.
DPRD mendorong agar Pemprov DKI merancang skema kolaborasi, seperti merangkul atau merekrut pemilik kapal lokal ke dalam ekosistem konsorsium Transjakarta. Langkah peningkatkan standar keselamatan kapal warga juga disarankan ketimbang melakukan persaingan langsung di jalur penyeberangan yang sama.
Pendekatan inklusif ini dinilai penting agar integrasi transportasi laut membawa dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, bukannya memicu konflik sosial antar-pelaku usaha.
Kejelasan Tarif, Integrasi Tiket, dan Anggaran Subsidi
Aspek tarif menjadi perhatian krusial mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan primer mobilitas harian warga Kepulauan Seribu. DPRD meminta agar skema tarif terintegrasi Transjakarta tetap mengedepankan subsidi bagi masyarakat beridentitas domisili pulau.
Kalkulasi besaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dari APBD DKI Jakarta harus dihitung secara efisien dan transparan. Penyerapan subsidi dituntut tepat sasaran agar tidak membebani postur keuangan daerah secara berlebihan.
Penerapan sistem tiket elektronik tunggal yang terintegrasi dengan moda bus darat diharapkan dapat memberikan kemudahan efisiensi biaya bagi warga yang hendak menuju kawasan pusat kota.
Kesiapan Dermaga dan Sinergi dengan Dinas Perhubungan
Pengoperasian transportasi perairan Transjakarta membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung di darat maupun pulau tujuan. Dermaga utama seperti Pelabuhan Muara Angke dan Marina Ancol harus memadai untuk mendukung proses naik-turun penumpang secara aman.
DPRD meminta Transjakarta berkoordinasi erat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat. Sinergi lintas instansi ini krusial untuk memastikan kepastian jadwal keberangkatan dan alokasi dermaga bersandar.
Penataan fasilitas ruang tunggu dan aksesibilitas angkutan feeder di darat juga harus dirancang terpadu. Kesiapan infrastruktur pendukung menjadi pilar suksesnya transformasi transportasi laut di ibu kota.
Catatan dan masukan dari DPRD DKI Jakarta menjadi masukan berharga agar rencana pengoperasian transportasi laut oleh Transjakarta berjalan optimal. Kajian keselamatan yang matang, kejelasan tarif subsidi, serta perlindungan usaha masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama Pemprov DKI. Sinergi yang baik antar-stakeholder diharapkan mampu menghadirkan layanan angkutan perairan Kepulauan Seribu yang aman, nyaman, dan berkeadilan.
Jessie Evelyn adalah seorang penulis dan kreator konten yang bersemangat dengan fokus pada gaya hidup, budaya, dan tren kontemporer. Jessie berusaha menghadirkan konten yang menarik, informatif, dan menginspirasi, memberikan pembaca informasi sekaligus inspirasi.
