PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) resmi mulai beroperasi sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan ekspor sumber daya alam melalui mekanisme satu pintu. Namun, DPR mengingatkan agar kehadiran badan tersebut tidak justru menambah hambatan bagi pelaku usaha ekspor. 

PT DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis sekaligus meningkatkan transparansi dan penerimaan devisa negara. Mulai 1 Juni 2026, sejumlah komoditas seperti batu bara dan CPO masuk dalam tahap awal implementasi sistem pelaporan melalui mekanisme baru tersebut. 

Anggota DPR menilai tujuan pembentukan PT DSI dapat memberikan manfaat besar apabila dikelola secara profesional dan transparan. Namun, proses administrasi yang terlalu panjang berpotensi menghambat kelancaran kegiatan ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber utama devisa negara. 

Pemerintah menyatakan implementasi awal dilakukan dalam masa transisi sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan sistem dan prosedur yang berlaku. Masa transisi tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun sebelum penerapan penuh dilakukan. 

Selain meningkatkan pengawasan, sistem ekspor satu pintu juga ditujukan untuk menekan potensi kebocoran devisa dan memperkuat kontrol terhadap perdagangan komoditas strategis Indonesia. 

Pelaku usaha masih mencermati dampak kebijakan terhadap biaya logistik, kecepatan layanan, dan efisiensi proses ekspor. Karena itu, kejelasan regulasi dan kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor yang dinilai sangat penting.

Pemerintah berharap keberadaan PT DSI dapat memperkuat tata kelola perdagangan nasional tanpa mengurangi daya saing ekspor Indonesia di pasar global.