Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi buruh dari seluruh Indonesia yang menginginkan perbaikan sistem ketenagakerjaan. Massa yang hadir di Monas diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu orang, sementara secara nasional partisipasi buruh disebut mencapai ratusan ribu dari berbagai provinsi.

Dalam orasinya, KSPI menyampaikan 11 tuntutan utama, termasuk pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada buruh, penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, buruh juga menuntut peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), perlindungan pekerja perempuan, serta reformasi sistem upah sektoral.

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara tersebut dan menyampaikan komitmen pemerintah untuk menampung aspirasi buruh. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk Satgas PHK guna mengantisipasi gelombang pemutusan kerja di berbagai sektor industri. Kehadiran Presiden dalam aksi tersebut dinilai sebagai langkah awal dialog terbuka antara pemerintah dan pekerja.

KSPI juga mengkritisi kebijakan terbaru terkait outsourcing yang dinilai berpotensi merugikan pekerja. Organisasi buruh tersebut meminta pemerintah untuk meninjau ulang regulasi yang dianggap membuka peluang praktik kerja tidak tetap tanpa perlindungan memadai.

Isu PHK di sektor industri, khususnya industri rokok, turut menjadi perhatian dalam aksi ini. KSPI menyebut adanya puluhan ribu pekerja yang terdampak akibat kenaikan cukai, serta potensi tambahan PHK jika kondisi ekonomi global memburuk.

Aksi berlangsung tertib sejak pagi hingga siang hari, dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti orasi, penyampaian tuntutan, dan dialog langsung dengan pemerintah. Aparat keamanan juga memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan berarti.

KSPI menyatakan akan terus mengawal realisasi tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah. Jika tidak ada tindak lanjut konkret dalam waktu dekat, organisasi buruh tersebut membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan di berbagai kota sebagai bentuk tekanan agar kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada pekerja.