Masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya hoaks bantuan subsidi pemerintah yang beredar melalui media sosial, aplikasi pesan instan, hingga situs palsu. Modus penipuan semacam ini kerap memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan keuangan.

Pelaku biasanya mengatasnamakan instansi pemerintah dan meminta korban mengisi data pribadi, mengklik tautan tertentu, atau mengirim sejumlah uang dengan alasan administrasi pencairan bantuan.

Pengamat keamanan digital menilai rendahnya literasi digital masih menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan pelaku penipuan daring untuk mencari korban.

Agar tidak tertipu, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat:

• Pastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah
• Jangan mudah percaya pada pesan berantai tanpa verifikasi
• Hindari membagikan data pribadi seperti NIK, PIN, OTP, atau password
• Periksa alamat situs sebelum mengisi data apa pun
• Abaikan pesan yang menjanjikan bantuan dengan syarat mencurigakan
• Gunakan sumber informasi terpercaya untuk mengecek program bantuan

Pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dan subsidi dilakukan melalui mekanisme resmi dan tidak meminta data rahasia melalui pesan pribadi.

Kasus penipuan digital berkedok bantuan pemerintah memang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat ada program bantuan baru atau momentum tertentu.

Selain merugikan secara finansial, korban penipuan juga berisiko mengalami pencurian data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan lain.

Pengamat teknologi menyebut edukasi masyarakat mengenai keamanan digital menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran hoaks dan penipuan online.

Masyarakat diimbau segera melapor kepada pihak berwenang atau instansi terkait apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah agar penyebarannya dapat segera ditindaklanjuti.