Pemerintah daerah di wilayah penghasil kelapa sawit didorong untuk memperkuat tata kelola sektor perkebunan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menilai pengelolaan sawit yang terintegrasi akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing daerah sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional.
Menurut Wiyagus, sektor sawit tidak hanya berperan sebagai komoditas unggulan, tetapi juga menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan nilai tambah melalui industri hilir. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menyelaraskan kebijakan pengelolaan sawit dengan arah pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Expo di Jakarta, Wiyagus memaparkan enam langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Langkah tersebut meliputi peningkatan kapasitas petani dan pekebun, penguatan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi, pengembangan kolaborasi dan kemitraan, optimalisasi sistem pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta penguatan tata kelola berbasis data yang akurat.
Ia menegaskan, seluruh strategi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran agar implementasinya berjalan efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit secara tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil sawit.
Wiyagus menjelaskan hilirisasi sawit telah membuktikan kemampuannya menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Produk turunan minyak sawit mentah (CPO) kini berkembang menjadi minyak goreng, oleokimia, biofuel, hingga bahan baku industri farmasi dan kosmetik. Menurutnya, pengembangan industri hilir tersebut mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan daerah apabila didukung tata kelola yang baik.
Pemerintah berharap penguatan tata kelola sawit dapat menjadikan komoditas tersebut sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pekebun, industri sawit diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional sekaligus mendukung target Indonesia Emas 2045.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis dan kreator konten yang bersemangat dengan fokus pada gaya hidup, budaya, dan tren kontemporer. Jessie berusaha menghadirkan konten yang menarik, informatif, dan menginspirasi, memberikan pembaca informasi sekaligus inspirasi.
