Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah mencapai 13,45 juta hingga 28 Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan kepada negara.

Data DJP menunjukkan mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, sementara sisanya disampaikan oleh wajib pajak badan. Pelaporan dilakukan melalui berbagai kanal yang disediakan pemerintah, termasuk sistem elektronik yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pilihan utama masyarakat.

Peningkatan penggunaan layanan digital dinilai turut mendukung kemudahan pelaporan pajak. Melalui sistem daring, wajib pajak dapat menyampaikan SPT tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak sehingga proses menjadi lebih efisien dan cepat.

DJP terus mengimbau masyarakat yang belum melaporkan SPT agar segera memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan pajak menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain meningkatkan kepatuhan, pemerintah juga terus melakukan pembaruan sistem perpajakan guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Berbagai inovasi digital dikembangkan untuk mempermudah akses serta meningkatkan akurasi data perpajakan nasional.

Capaian pelaporan SPT tahun ini dinilai mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap kewajiban perpajakan. Meski demikian, DJP menegaskan edukasi dan sosialisasi tetap diperlukan agar tingkat kepatuhan dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah berharap tren positif tersebut dapat membantu memperkuat basis penerimaan negara sekaligus mendukung keberlanjutan program pembangunan nasional. Dengan jumlah pelapor yang terus bertambah, sistem perpajakan diharapkan semakin efektif dan mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak di seluruh Indonesia.