Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan regulasi khusus untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan potensi kekeringan yang dapat memengaruhi sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang menghadapi perubahan iklim yang semakin sering memicu cuaca ekstrem. Pemprov menilai keberadaan payung hukum diperlukan agar langkah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan regulasi khusus untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan potensi kekeringan yang dapat memengaruhi sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga ketahanan pangan daerah.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang menghadapi perubahan iklim yang semakin sering memicu cuaca ekstrem. Pemprov menilai keberadaan payung hukum diperlukan agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berencana memperkuat sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya air, serta perlindungan terhadap sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap kekeringan.
Selain itu, kebijakan juga akan menjadi dasar koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menghadapi potensi krisis air ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya.
Sejumlah wilayah di Jawa Barat memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian sehingga dampak El Nino dapat berpengaruh langsung terhadap produksi pangan dan perekonomian masyarakat pedesaan.
Pemprov berharap regulasi yang sedang disiapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan daerah sekaligus meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial akibat kekeringan di masa mendatang.
















