Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri memperketat pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga honorer di daerah. Permintaan tersebut muncul setelah adanya sorotan mengenai banyaknya mantan anggota tim sukses kepala daerah yang disebut masuk sebagai tenaga honorer.

DPR menilai proses perekrutan aparatur non-ASN harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan kedekatan politik. Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk menjaga profesionalisme birokrasi daerah.

Menurut Komisi II, praktik pengangkatan honorer yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan masalah administrasi dan ketidakadilan bagi masyarakat yang memiliki kompetensi namun tidak memiliki akses politik.

Isu ini menjadi perhatian karena pemerintah tengah menjalankan penataan tenaga non-ASN secara nasional. Proses tersebut bertujuan menciptakan sistem kepegawaian yang lebih tertib dan akuntabel.

Kemendagri diminta aktif melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah agar proses pengangkatan tenaga honorer tidak melanggar aturan yang berlaku. DPR juga menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam birokrasi.

Pengamat pemerintahan menilai keterlibatan unsur politik dalam rekrutmen pegawai dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik apabila tidak diimbangi dengan kompetensi yang memadai. Karena itu, mekanisme seleksi yang objektif dianggap sangat penting.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah menyatakan pengangkatan tenaga honorer dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan publik. Namun DPR menegaskan seluruh proses tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.

Penguatan pengawasan rekrutmen tenaga honorer dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga integritas birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.