Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi MBG

Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi MBG

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyatakan kesiapannya mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kerja sama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Tim kuasa hukum Sony menyebut

Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi MBG

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyatakan kesiapannya mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kerja sama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Tim kuasa hukum Sony menyebut kliennya siap memberikan keterangan secara menyeluruh terkait proses pengambilan keputusan, alur administrasi, hingga pihak yang diduga berperan dalam dugaan penyimpangan anggaran program MBG. Status justice collaborator diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap perkara secara lebih komprehensif.

Perkembangan ini muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam perkara yang diduga berkaitan dengan tata kelola program makan bergizi. Penyidik menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut kuasa hukum, Sony tidak hanya siap memberikan keterangan tambahan, tetapi juga menyerahkan berbagai informasi yang dianggap relevan dengan penyidikan. Langkah itu disebut sebagai bentuk komitmen untuk mendukung penegakan hukum dan membuka fakta yang selama ini belum terungkap.

Status justice collaborator sendiri merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pelaku tindak pidana bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam suatu perkara. Dalam praktiknya, permohonan tersebut akan dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pengajuan tersebut. Namun penyidik menegaskan akan mempertimbangkan setiap informasi baru yang dapat membantu memperjelas konstruksi perkara.

Kasus dugaan korupsi MBG menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan salah satu program prioritas pemerintah yang memiliki anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos