Pemerintah membuka kemungkinan menutup ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak sesuai kebutuhan maupun ketentuan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan ulang program setelah ditemukan pembengkakan jumlah titik layanan di berbagai daerah. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak akan langsung menutup seluruh titik yang bermasalah. Sebaliknya, evaluasi dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan SPPG mana yang masih layak beroperasi dan mana yang perlu dihentikan. 

Pemerintah menemukan jumlah SPPG berkembang jauh melampaui perencanaan awal. Dalam evaluasi terbaru, terdapat ribuan titik tambahan yang dinilai berpotensi membebani anggaran program secara signifikan. Bahkan, pembengkakan tersebut disebut dapat menambah kebutuhan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun per bulan. 

Selain jumlah yang berlebihan, pemerintah juga menyoroti kepatuhan terhadap petunjuk teknis pelaksanaan. SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan maupun ketentuan operasional berpotensi dihentikan kontraknya. 

Meski demikian, pemerintah menegaskan MBG tetap menjadi program prioritas nasional. Penataan dilakukan untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok sasaran dan penggunaan anggaran berjalan lebih efisien.

Dengan evaluasi yang sedang berlangsung, pemerintah berharap pelaksanaan MBG ke depan menjadi lebih tertata, akuntabel, dan berkelanjutan tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.