Ilustrasi. Foto: Panja Lapas DPR Minta Audit Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Nyaris Rp1 Juta per Unit
Panitia Kerja (Panja) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) DPR RI meminta pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diaudit secara menyeluruh. Permintaan itu muncul setelah nilai pengadaan gembok menjadi sorotan karena harga rata-rata per unit disebut mendekati Rp1 juta, jauh di atas harga yang umum beredar di pasaran.
Ketua Panja Lapas DPR menilai keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan. DPR meminta Ditjenpas membuka dokumen pengadaan, spesifikasi teknis barang, hingga dasar penetapan harga agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan data pengadaan pemerintah, Ditjenpas mengalokasikan sekitar Rp35,88 miliar pada 2024 untuk pembelian sekitar 46.000 unit gembok. Pada 2025, kembali dianggarkan sekitar Rp56,7 miliar untuk pengadaan sekitar 60.000 unit. Dengan demikian, total belanja dalam dua tahun mencapai sekitar Rp92,5 miliar untuk sekitar 106.000 unit gembok. Jika dihitung rata-rata, harga satuan mencapai sekitar Rp778 ribu pada 2024 dan meningkat menjadi sekitar Rp945 ribu pada 2025.
Panja DPR menegaskan besarnya nilai anggaran tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, menurut mereka, selisih harga yang cukup besar dibandingkan harga pasar harus dijelaskan secara rinci, termasuk apabila gembok yang dibeli memiliki spesifikasi keamanan khusus untuk kebutuhan lembaga pemasyarakatan. Audit juga diperlukan guna memastikan proses pengadaan telah memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Selain meminta audit, DPR mendorong Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawas terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan tersebut. Hasil audit diharapkan dapat memberikan kepastian kepada publik sekaligus menjadi dasar apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Panja Lapas juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap pengadaan gembok tidak boleh mengalihkan fokus dari persoalan utama lembaga pemasyarakatan, seperti kelebihan kapasitas penghuni, peningkatan kualitas pembinaan warga binaan, dan penguatan sistem keamanan. DPR berharap evaluasi terhadap pengadaan barang dapat berjalan seiring dengan upaya reformasi tata kelola pemasyarakatan agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis dan kreator konten yang bersemangat dengan fokus pada gaya hidup, budaya, dan tren kontemporer. Jessie berusaha menghadirkan konten yang menarik, informatif, dan menginspirasi, memberikan pembaca informasi sekaligus inspirasi.
